• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

  • 3

    Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

  • 5

    Description slide 5

 

Bogor Mbp-news, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS) yang diberikan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya tepat sasaran dan di rasakan langsung kepada yang membutuhkan rupanya tidak sesuai harapan. Salah satu contoh yang berada di Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, diduga program dari Kementrian tersebut tidak tepat sasaran. Penerima manfaat yang memang kategori mampu justru mendapatkan program BSPS sedangkan masyarakat yang memang harusnya mendapatkan dan layak dibangun, justru tak mendapatkan program Pemerintah tersebut.

 

 

Diketahui ketua kelompok program BSPS sekaligus RT Kampung Curug, Desa Wangunjaya, yang memang memiliki rumah dan layak huni justru mendapatkan BSPS sedangkan masyarakat berdindingkan bilik dan berlantai tanah justru harus gigit jari.

 

 

"Saya sudah 20 tahun tinggal disini, ya di syukuri ajalah pak memang bukan rezeki saya kali, sudah sering di foto oleh pihak Desa tapi ya memang belum dikasih aja" tutur Didi pemilik rumah tidak layak huni yang luput perhatian pemerintah ketika disambangi media, Rabu, 14/11/2018

 

Saat dikonfirmasi, Atma selaku ketua kelompok BSPS yang juga mendapatkan program tersebut, mengakui dirinya memang mendapatkan bedah rumah tidak layak huni sesuai dengan hasil survei dari tim Kementrian PUPR.

 

"Saya selaku ketua kelompok tidak tau apa-apa hanya mengawal barang dari matrial saja, soal saya dapat program BSPS itu pengalihan dari nama orang tua saya yang sudah meninggal lalu dialihkan menjadi nama saya, rencananya rumah lama saya buat anak" Beber Atma.

 

 

Sementara, menurut masyarakat yang enggan disebut namanya mengungkapkan, dirinya kebingungan ketika Atma mendapatkan program rumah tidak layak huni,sedangkan menurutnya Atma kategori mampu," saya bingung pak Haji Atma mendapatkan bedah rumah, padahalkan dia sudah punya rumah, ya bisa disebut keluarga mampu sedangkan masih banyak rumah bilik disini" beber warga.

 

Saat dikonfirmasi wartawan, Riyan selaku pendamping dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor, bantah bahwa penerima manfaat atas nama Atma terkategori masyarakat mampu, "kalau kita acuannyakan dari Desa sesuai data base dan kami survei langsung, kami pun dari pihak PUPR memang survei bahwa atas nama Atma masih menumpang tinggal ditempat anaknya, adapun dia memiliki mobil itu pemberian dari anaknya, sekarang kalau memang penerima manfaat berbohong, ketika ada laporan dari masyarakat ya kami bisa tidak cairkan dana BSPS tersebut dan kami akan laporkan ke pusat" ujar Riyan selaku pendamping Dinas PUPR.(Mbp-news/Bogor/Andre/Yusuf)

 

BEKASI MBP-NEWS, Satuan Tugas Peradilan Rakyat Indonesia (Satgas Peradilan RI), beserta jajaran menjalin komunikasi lanjutan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI), Jumat, 16 November 2018, Sore.

 

 

Hadir ketika itu, Direktur Layanan Komunikasi Masyarakat (Dir Yankomas), Johno Supriyanto, beserta jajarannya. Juga, para Satgas Perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

 

Direktur Yankomas menegaskan, sangat mengapresiasi perihal keberadaan Satgas Peradilan sejauh ini. Dirinya sangat berharap kedepan dapat bersinergi bersama dalam penanganan kasus yang berkeadilan.

 

"Terus terang saya sangat mengapresiasi dengan adanya Satgas Peradilan ini," ungkap Direktur Yankomas, kepada Awak media diruang pertemuan, Gedung HAM (Lt3)

 

Dirinya mengakui, ada banyak kasus yang harus tertangani, berkisar ratusan juta jumlah data yang ada.

 

"Indonesia kan luas sekali, kan tidak mungkin bisa ditangani sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kita dapat bersinergi dengan Satgas Peradilan RI," pungkasnya.

 

Johno menyatakan sudah disosialisasikan kepada Jajarannya yang berada di Daerah-daerah, terkait keberadaan Satgas Peradilan yang terbentuk di Kementerian Hukum dan HAM RI

 

Uniknya, personal Satgas Peradilan tersebut terdiri dari berbagai elemen Masyarakat, diantaranya Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pengacara, bahkan Media. Terpantau berkisar 100 Orang hadir dalam acara sinergitas ketika itu. 

 

Ikut serta di dalam nya yaitu ketua DPC AWPI Bekasi raya, saat di hubungi oleh *Media Bhayangkara Perdana News* beliau sangat mengapresiasi sekali , karena sudah bisa ikut di dalam , satuan tugas peradilan rakyat Indonesia tersebut.

 

Banyak pihak tentu berharap, dengan adanya Satgas Peradilan, kedepan akan semakin bermanfaat dan berfaedah baik, bagi setiap orang yang membutuhkan pendampingan dan kebutuhan keadilan, berlandaskan Hak Asasi Manusia (MBP-N/Ainsyam)

 

 

Laporan kinerja DPRD Kabupaten Bogor periode bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2018, yaitu sebagai berikut :

I.      PENDAHULUAN

A.      UMUM

1.    Bahwa dengan telah berakhirnya masa persidangan kedua, tahun 2018 yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2018, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2014 yang telah dirubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor dan telah dirubah kembali dengan peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan kedua tata tertib DPRD Kabupaten Bogor, pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2018 dalam rapat paripurna;

2.    Bahwa sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan antara lain berupa keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan rekomendasi DPRD.

B.      DASAR HUKUM

1.    Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;

2.    Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

4.       Peraturan Daerah kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Bogor nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2007 tentang  kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor.

5.       Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2015 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 2 tahun 2017;

6.       Peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2017 tentang tata cara beracara Badan Kehormatan DPRD.

II.     MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD kabupaten Bogor selama masa persidangan kedua tahun 2018, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan DPRD tahun 2018.

III.   KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH DPRD KABUPATEN BOGOR PADA BULAN MEI S.D OKTOBER 2018 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Laporan kinerja pimpinan DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya.

Selama masa persidangan pertama tahun 2018 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

PELAKSANAAN FUNGSI DPRD

Pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :

I.    PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan bupati, pada masa persidangan kedua tahun 2018, DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor telah menetapkan persetujuan bersama terhadap peraturan daerah kabupaten Bogor sebanyak 3 (tiga) peraturan daerah yaitu tentang:

 

NO

PERATURAN DAERAH

PEMRAKARSA

PEMBAHAS

KETERANGAN

1

Persetujuan bersama DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Daerah

Pansus

180.34/07/kpts-DPRD/2018

2

Persetujuan bersama DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Bogor tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang desa

Pemerintah Daerah

Pansus

Proses Evaluasi Gubernur

3

Persetujuan bersama DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Bogor tentang Kesehatan ibu dan anak

Pemerintah Daerah

Pansus

Proses Evaluasi Gubernur

 

II.       PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN         

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD kabupaten Bogor melalui badan anggaran telah melaksanakan kegiatan yaitu :

1.    Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017, dan telah mendapatkan rekomendasi pimpinan DPRD atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017.

 

 

III.        PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BOGOR DIWUJUDKAN DALAM MENGAWASI  PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN APBD.

1.   Komisi (membidangi bidang pemerintahan dan hukum, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

2.   Komisi II (membidangi bidang ekonomi dan keuangan, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

3.   Komisi III (membidangi bidang pembangunan dan lingkungan hidup, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

4.   Komisi IV (membidangi bidang kesejahteraan rakyat, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

5.   Pelaksanaan kegiatan badan kehormatan DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;

6.   Pelaksanaan kegiatan badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja.

 

 

 

A.  KEGIATAN RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN  DPRD  :  

1.    RAPAT PARIPURNA                                                      :    12 KALI

2.    RAPAT PIMPINAN DPRD                                               :     4  KALI

3.    RAPAT BADAN MUSYAWARAH                                       :     5  KALI

4.    RAPAT BADAN ANGGARAN                                            :     4 KALI

5.    RAPAT BADAN KEHORMATAN DPRD                               :     3  KALI

6.    RAPAT BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH         :      4 KALI

7.    RAPAT KERJA KOMISI-KOMISI :

ØKOMISI  I                                                               :     2  KALI

ØKOMISI  II                                                              :     4  KALI

ØKOMISI  III                                                             :     13 KALI

ØKOMISI  IV                                                             :     4  KALI

8.    RAPAT PANITIA KHUSUS (PANSUS)                                :    28 KALI

 

B.    KEGIATAN LAINNYA:

1.     PENERIMAAN STUDY BANDING/KUNKER                         :   60  KALI

2.     PENERIMAAN AUDIENSI                                               :     2  KALI

REKOMENDASI YANG TELAH DIKELUARKAN                    :     6  BUAH 

3.     PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN KEDUA           :     3  HARI  

DARI TGL. 28 S.D 30 AGUSTUS 2018                    

-     JUMLAH ANGGOTA                                                  :    48 ORANG

-     DILAKSANAKAN SECARA KELOMPOK                           :     4  KELOMPOK

-     DILAKSANAKAN SECARA PEROTANGAN                       :   35 ORANG

 

IV.       BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS BAGI ANGGOTA DPRD

Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD kabupaten Bogor untuk peningkatan produktivitas dan kerjasama dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga DPRD dilakukan melalui kegiatan workshop dan kegiatan sinergitas bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bogor.

Kegiatan Bimbingan Teknis sampai dengan akhir masa persidangan II sebanyak 5 (lima) kali.

Bimbingan Teknis mengenai:

a.    Pilkada serentak dalam perspektif tataran politik Indonesia

b.    Penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan daerah

c.    optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengendalian penggunaan APBD dan kinerja instansi pemerintah daerah

d.    Penguatan kapasitas DPRD tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD dan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018

 

e.    Penyusunan tata tertib DPRD berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018 dan pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2019

 

(MBP-NEWS Biro BOGOR/M.Yusuf)

 

BOGOR MBP-NEWS, Berkat menjalin kemitraan kepada masyarakat dengan baik  Polsek Cisarua Polres Bogor telah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan kendaraan bermotor atas nama Sdr. JJ (18), Sdr. AF (21) dan Sdr. A (22), (16/11/18).

 

Awal kejadian pada hari Senin tanggal 05 November 2018 diketahui jam 07.00 WIB di Kp. Cipari Langoan RT 04/04 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor telah terjadi Curanmor No.Pol F-4180-FV milik korban bernama Cecepz, berdasarkan dari korban ke Polsek Cisarua kemudian Satreskrim melakukan tindakan, berkat informasi dari warga akhirnya tersangka dapat ditemukan keberadaannya dengan sigap dan cepat Satreskrim Polsek Cisarua berhasil Meringkus tersangka bernama, JJ (18), AF(21), A(22) beserta barang Buktinya.

 

 

Menurut pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu (leter T).

 

Kemudian Barang bukti yang dapat diamankan yaitu Satu unit sepeda motor tanpa plat nomor, Merk Honda Vario Warna Hitam tahun 2015, Satu lembar STNK Sepeda Motor No. Pol F-4180-FV, Satu buah kunci kontak dan Kunci Leter T yang digunakan Pelaku.

 

Selanjutnya Pelaku diamankan di Polsek Cisarua beserta barang bukti dan dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian. (Humas/MBP-News, M. yus)

 

 

Bogor, MBP-news, Masyarakat RT 03, 04, 06, RW 05 Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dibuat resah dengan "Suara Bising" dari salah satu Pabrik PT. Sugizindo. Suara bising ini mengganggu masyarakat sekitar mulai pukul 22.00 wib hingga pagi hari. Belum lagi bau yang cukup menyengat dari pembuangan "Limbah" yang dibuang setiap malam.

 

Andry salah satu Ketua RT setempat yang sempat dikonfirmasi awak Mbp-news, Sabtu 03/11/2018 mengatakan,  "benar bahwa "Suara Bising" ini keluar dari cerobong Dryer pabrik yang mengganggu warga sekitar.  Kami sudah pernah mengadukan Hal ini ke Kepala Kelurahan agar menegur pabrik tersebut, arahan Lurah agar warga kompak untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa suara bising dari pabrik ini mengganggu kami" kata Andry.

 

"Selain dari kebisingan pabrik yang mengganggu warga, masalah bau limbah yang menyengat hampir setiap malam sampai pagi dini hari, bau limbah pabrik sering sekali mengganggu warga sekitar dan terkadang membuat mual kami semua" tambah Andry.

 

Suhanda salah satu warga dan juga selaku aparat Kelurahan Karang Asem Barat menambahkan, "sebelumnya pabrik Sugizindo tidak pernah bermasalah dan bahkan ke warga sekitar pun sangat dekat, sehingga apabila ada komplain dari warga pihak Sugizindo pun langsung tanggap dan mengantisipasi. Tetapi kenapa setelah ganti manajemen dan sudah kurang lebih 1 tahun ini keluhan kami tidak di tanggapi. Warga sepakat akan menempuh jalur hukum apabila keluhan kami tidak di tanggapi oleh pihak Sugizindo" jelas Anda Suhanda.

 

Pihak media saat ingin konfirmasi kepada pihak manajemen PT. Sugizindo, ditolak oleh pihak manajemen. Dita bagian Corporate Comunication Danone, meminta kepada para awak media agar pertanyaan pertanyaan yang akan dipertanyakan dikirim lewat "email". (Mbp-News/Andre/Yusuf/Bogor)

There are lots of other advantages of epimedium. Attractive Goat generic viagra Garden egg, avocadoes, and pears target the buy viagra online without rx Dont concern yourself with some special magic capsule or treatment. This really is maybe notMagic PillsHerbal. internet viagra The fast-growing need for various universal medications has really led to the development of so-called drugstores. us generic viagra The head of an average pedophile is ill viagra overnight shipping That is not therefore impossible, as a result of the 1,000,000 names, you are known by buy viagra with prescription Few acknowledge that a Blue Pill every time they pops. Because of this, this really is the best place to buy generic viagra Now, we have Blue Pill, a man-made synthetically manufactured pill for men with erectile disfunctions. For sample viagra for free Right now you can be one your free sample erectile dysfunction pills o The contemporary polluted environment we live in is an issue. It functions by raising quantities of viagra with no prescription