• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

  • 3

    Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

  • 5

    Description slide 5

 
JAKARTA MBP-News.Com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kembali melakukan penggerebekan di sebuah rumah pembuat narkoba. Kali ini, dibawah pimpinan Kasat Narkoba AKBP Erick Frendiz, jajarannya menggerebek sebuah rumah pembuat pil ekstasi di Perumahan Sentra Pondok Rajek Blok B2 No 5, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu 22 September 2018.
 
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, S.I.K, MH., menjelaskan,  dalam penggrebekan tersebut adalah hasil dari pengembangan penangkapan terhadap terduga duo sejoli yang ditangkap kemarin.
 

 
Selain mengamankan tersangka AUP (40) yang merupakan pemilik rumah dan juga sebagai pembuat pil ekstasi, petugas juga menyita ribuan butir pil ekstasi siap edar, bahan dan alat pembuat pil ekstasi.
 
Namun, pihaknya masih melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap hasil penggerebekan tersebut.
 
“Ini hasil dari pengembangan terhadap penangkapan dua sejoli kemarin. Rencananya senin besok akan dilakukan olah Tempat Kejadian Pekara (TKP), bersama Puslabfor Mabes Polri,”Jelas Hengki, Minggu (23/09/18)
 
Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz mengatakan, dari barang bukti pil  ekstasi yang disita, diketahui  merupakan jenis baru.
 
“Ini merupakan jenis baru, kami masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap kandungan ekstasi yang ditemukan tersebut,"Katanya.
 
Sekedar diketahui, satu bulan  lalu, Polres Metro Jakarta Barat juga melakukan penggrebekan pabrik sabu rumahan di Kawasan Perumahan Metland, Jalan Katelia Elok No 12B, Cipondoh, Kota Tangerang Banten.
 
Dari penggerebekan kala itu, polisi  menyita narkotika jenis  sabu bernilai Rp.11 miliar  dan sejumlah alat pembuat sabu.(MBP-News/RR) 

 

 
JAKARTA MBP-News.Com - Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bersama unsur Tiga Pilar Tambora menggelar santunan anak yatim serta duafa dalam rangka peringatan tahun baru Muharam 1440H di Mapolsek Tambora Jakarta Barat Sabtu Pagi  (22/09/18).
 

 
Kegiatan tersebut mengambil tema "Dengan Semangat Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1440 H & Santunan AnaK Yatim Serta Kaum Dhuafa Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI Menuju Ridhoillahi".
 

 
Kegiatan Acara sebelumnya di isi berbagai perlombaan, Cerdas Cermat, Hadroh, Hafis Al Quran, Busana Muslim, Qasidah, Mewarnai Gambar dan Pidato khusus pada Anak dan Pelajar. 
 
Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh, SH dalam sambutannya mengatakan, polisi dan unsur Tiga Pilar mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Terutama kaum muda yang akan mengadakan perlombaan.
 
"Kami mendukung seluruh kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan bisa menjaga situasi Kamtibmas," tutur Kompol Iver Son Manossoh.
 
Kapolsek juga mendoakan agar anak anak yatim dan generasi pemuda yang hadir di Polsek mampu menjadi anak yang baik. Serta berguna bagi Nusa dan bangsa.
 
"Semoga kedepannya adik adik ini ada yang bisa menjadi Kapolsek Tambora atau Danramil Tambora atau Camat Tambora," tuturnya.
 
Sementara itu usai memberikan sambutan Kapolsek mengatakan kegiatan santunan itu diselenggarakan atas kerjasama antara Polsek Tambora dan juga unsur Tiga Pilar di kecamatan Tambora Jakarta Barat.
 
Kegiatan dilakukan sebagai wujud kepedulian unsur Tiga Pilar terhadap masyarakat sekitar Tambora.
 
"Semoga ini bermanfaat dan bisa menumpuk tali silaturahmi antara unsur Tiga Pilar dengan masyarakat," katanya.(MBP-News/RR) 

 

 
JAKARTA MBP-News.Com - Jumat (21/09/18). Sejalan dengan program Pemerintah yang terkait dengan Reformasi Birokrasi, Polri sudah menindaklanjuti sejak awal dan terus melakukan perbaikan – perbaikan guna meningkatkan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.
 
"Dede Farhan Aulawi ( Komisioner Kompolnas RI ) menyapaikan pada awak media Melalui Sambungan Telepon, yaitu Reformasi birokrasi di tubuh Polri dinahkodai oleh Biro Reformasi dan Birokrasi Polri yang saat ini dikepalai oleh Brigjend. Pol. Adhi Prawoto yang terus melakukan terobosan – terobosan guna mewujudkan Polri yang Promoter. Program reformasi birokrasi merupakan amanat dari UU No. 17 tahun 1999 tentang RPJPN dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM dan wajib dijalankan oleh seluruh kementerian/ lembaga/ Pemda dan dinahkodai oleh Kemenpan RB dan Lembaga Kepresidenan.  Reformasi birokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur."Tutur Dede Farhan. 
 
Lanjut Dede, Semua sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai belum berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui, dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jadi reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal untuk meningkatkan pelayanan sesuai dinamika tuntutan masyarakat. Langkah-langkah harus bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Semua ini tentu harus berbasis pada orientasi pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semangat perbaikan tidak akan pernah mencapai titik sempurna, oleh karenanya yang terpenting adalah menanamkan semangat untuk terus melakukan perbaikan (Continuous Improvement).
 
Begitupun dalam institusi Polri, semangat melakukan perbaikan harus selalu berorientasi untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Saat ini Polri boleh berbangga sebagai wujud rasa syukur karena telah berhasil meningkatkan citranya melalui program reformasi birokrasi menuju Polri yang semakin Promoter, tetapi upaya ini jangan sampai berhenti di titik kebanggaan semata, melainkan harus terus ditingkatkan agar semakin khidmat dalam pengabdian. 
 
Saat ini semua Polda dan Polres telah membuat rencana aksi, mulai dari
 (1) penataan dan penguatan organisasi, 
(2) penataan tata laksana,
(3) penataan peraturan perundang – undangan, 
(4) penataan manajemen SDM, 
(5) peningkatan pelayanan public, 
(6) menajemen perubahan, 
(7) penguatan pengawasan, dan terakhir adalah 
(8) penguatan akuntabilitas. 
Semua rencana aksi tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Permenpan RB No. 60 tahun 2012 dan sudah direvisi menjadi Permenpan RB No. 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). WBK dan WBBM ini merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi Pemerintah (termasuk Polri) yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik.
 
Implementasi pembangunan zona integritas Polri, dimulai dengan membangun unit kerja pelayanan percontohan (Polres) dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan harapan unit kerja pelayanan percontohan tersebut menjadi role model dan dapat menularkan kesuksesannya kepada unit lain untuk mempercepat proses reformasi birokrasi. Data tahun 2017 menunjukan bahwa Polri sudah memiliki 3 unit kerja yang mencapai WBBM yaitu Polres Gresik, Polres Sidoarjo, dan Polres Jember. Juga ada 9 unit kerja yang sudah mencapai WBK, yaitu Dittipidkor Bareskrim Polri, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Medan, Polrestabes Semarang, Polresta Banjarmasin, Polresta Balikpapan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, dan Polres Serang. Bahkan saat ini, Alhamdulillah banyak juga lembaga/ Pemda yang mendatangi Polres untuk menimba pengalaman dari Polri dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas untuk diterapkan di satuannya masing – masing. Sekali lagi Polri harus bersyukur, namun jangan berpuas diri sampai di situ karena jalan pengabdian masih panjang untuk memberi ketauladanan pada bangsa ini. Jadilah para pelopor tertib social di ruang publik, dengan menjauhi perilaku korup serta memberi pelayanan yang ikhlas pada masyarakat. Ini hakikat dari pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan amanat UU  RI No. 17 Tahun 1999."Pungkas Dede Farhan Aulawi ( Komisioner Kompolnas RI ). (MBP-News/RR) 

 

 
JAKARTA MBP-News.Com - Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat bersama unsur Tiga Pilar Tambora menggelar santunan anak yatim serta duafa dalam rangka peringatan tahun baru Muharam 1440H di Mapolsek Tambora Jakarta Barat Sabtu Pagi  (22/09/18).
 

 
Kegiatan tersebut mengambil tema "Dengan Semangat Tahun Baru Islam, 1 Muharam 1440 H & Santunan AnaK Yatim Serta Kaum Dhuafa Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan NKRI Menuju Ridhoillahi".
 

 
Kegiatan Acara sebelumnya di isi berbagai perlombaan, Cerdas Cermat, Hadroh, Hafis Al Quran, Busana Muslim, Qasidah, Mewarnai Gambar dan Pidato khusus pada Anak dan Pelajar. 
 
Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh, SH dalam sambutannya mengatakan, polisi dan unsur Tiga Pilar mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Terutama kaum muda yang akan mengadakan perlombaan.
 
"Kami mendukung seluruh kegiatan masyarakat yang bersifat positif dan bisa menjaga situasi Kamtibmas," tutur Kompol Iver Son Manossoh.
 
Kapolsek juga mendoakan agar anak anak yatim dan generasi pemuda yang hadir di Polsek mampu menjadi anak yang baik. Serta berguna bagi Nusa dan bangsa.
 
"Semoga kedepannya adik adik ini ada yang bisa menjadi Kapolsek Tambora atau Danramil Tambora atau Camat Tambora," tuturnya.
 
Sementara itu usai memberikan sambutan Kapolsek mengatakan kegiatan santunan itu diselenggarakan atas kerjasama antara Polsek Tambora dan juga unsur Tiga Pilar di kecamatan Tambora Jakarta Barat.
 
Kegiatan dilakukan sebagai wujud kepedulian unsur Tiga Pilar terhadap masyarakat sekitar Tambora.
 
"Semoga ini bermanfaat dan bisa menumpuk tali silaturahmi antara unsur Tiga Pilar dengan masyarakat," katanya.(MBP-News/RR) 

 
JAKARTA MBP-News.Com - Bekerja dengan benar adalah baik. Bekerja dengan baik adalah benar. Bekerja bukan untuk mencari pujian, melainkan pelaksanaan tanggung jawab atas apa yang memang harus dilakukan sesuai dengan Job Description dari Job Title yang disandangnya.,  (20/9/18). 
 

 
"Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi menyapaikan , yaitu, Persoalannya adalah bagi para pekerja di sector publik, bekerja saja tidak cukup karena ada pertanggungjawaban public terhadap lembaga atau satker tempat kerjanya terhadap publik. Jadi diseminasi informasi terkait apa – apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan menjadi penting untuk diketahui publik. Bahkan publik memiliki hak untuk memperolah informasi yang ingin diketahuinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini merupakan produk hukum Indonesia yang terdiri dari 64 pasal, dimana memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu misalnya informasi yang bilamana dibuka bisa mengganggu proses penegakan hukum, ayau informasi yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan sebagainya., Tutur Komisioner Kompolnas . 
 
"Lanjut Komisioner Kompolnas Dede Farhan Aulawi ketika diminta pendapatnya tentang Tata Kelola Manajemen Media menjelaskan , bahwa Tata Kelola Manajemen Media saat ini sangat penting dan sangat strategis. Banyak yang tidak menyadarinya sehingga mengabaikan atau menganggap sepele. Padahal implikasinya nyata dan sangat strategis. Oleh sebab itu kemampuan dalam menata dan mengelola manajemen media terkait satker atau institusi-nya menjadi penting sekali.
 
Setidaknya ada dua implikasi strategis dari kemampuan tata kelola manajemen media, yaitu,  yang pertama adalah instrumen untuk menginformasikan dan pertanggungjawaban pekerjaan kepada pimpinan berupa kegiatan yang dilakukan sesuai rencana kegiatan. Kedua sebagai instrumen dalam memberi pertanggungjawaban publik atas apa yang dilakukan oleh satker atau institusinya, karena pertanggungjawaban publik sangat erat dengan kewenangan dan pengeluaran uang negara. 
 
Ilustrasi sederhana bisa digambarkan bahwa banyak pekerja yang bekerja dengan baik. Kerja, kerja dan kerja tetapi karena apa yang dilakukannya tidak dikatahui oleh pimpinan, maka prestasi kerjanya tidak kelihatannya akhirnya karirnya mentok. Sebaliknya ada juga orang yang kerjanya biasa saja, tetapi ia pandai mengelola media dengan diseminasi informasi yang baik maka ia akan dinilai oleh pimpinannya berprestasi dan akhirnya mendapat promosi. Tentu dasarnya jangan karena kecemburuan jabatan, melainkan objektifitas atas prestasi dan kesungguhan kerja yang tidak kelihatan dan tidak terlaporkan.
 
Dalam perspektif pertanggungjawaban publik, setiap lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dan dibiayai olen negara maka memiliki kewajiban informal untuk menyampaikan apa – apa yang dilakukannya agar public tahu bahwa lembaganya bekerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Tidak semata – mata atas hak publik saja, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral terhadap setiap rupiah yang keluar dari kas negara. Ungkap Dede Farhan.
 
Jadi tata kelola manajemen media harus dikelola dengan piawai. Kemampuan mengelola di sini bisa diartikan sebagai seni, yaitu kepiawaian menyampaikan informasi secara “cantik”. Faktanya banyak yang belum mengerti dan tidak piawai mengemas informasi menjadi menarik. Ada beberapa tahapan dalam mengelola informasi hingga menjadi media yang layak tayang, mulai dari News Gathering (pengumpulan berita), News Editing (penyuntingan berita), News Distributing (menyebarkan berita kepada public), dan News Evaluating, yaitu proses mengevaluasi mutu berita dengan pola analisa isi (contents analysist) yang biasanya dilakukan oleh unit khusus keredaksian. Melaui proses evaluasi mutu berita ini, dapat dilakukan perbaikan mutu isi karya jurnalistiknya melalui “editorial clinic”. Belum lagi bicara gaya komunikasi public yang komunikatif dan efektif serta efisien. Efisensi menjadi penting karena setiap lembaga pasti memiliki anggaran yang terbatas untuk melakukan diseminasi inforrmasi public. Bahkan banyak yang tidak memiliki alokasi anggaran untuk itu. Di sinilah seni dalam membangun jaringan menjadi sangat penting juga. Hal – hal itu sering disampaikan ketika memberi pelatihan sehari tentang “Tata Kelola Manajemen Media”, Pungkas Dede Farhan .(MBP-News/RR) 
There are lots of other advantages of epimedium. Attractive Goat generic viagra Garden egg, avocadoes, and pears target the buy viagra online without rx Dont concern yourself with some special magic capsule or treatment. This really is maybe notMagic PillsHerbal. internet viagra The fast-growing need for various universal medications has really led to the development of so-called drugstores. us generic viagra The head of an average pedophile is ill viagra overnight shipping That is not therefore impossible, as a result of the 1,000,000 names, you are known by buy viagra with prescription Few acknowledge that a Blue Pill every time they pops. Because of this, this really is the best place to buy generic viagra Now, we have Blue Pill, a man-made synthetically manufactured pill for men with erectile disfunctions. For sample viagra for free Right now you can be one your free sample erectile dysfunction pills o The contemporary polluted environment we live in is an issue. It functions by raising quantities of viagra with no prescription