• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

  • 3

    Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

  • 5

    Description slide 5

 

Kepulauan Seribu MBP-News, Polres Kepulauan Seribu  menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Kepulauan Seribu  dari AKBP Jepri R.P. Siagian, Sik kepada AKBP M Sandy Herwaman, Sikom, Jumat  (15/2/19).

Acara yang dilaksanakan di halaman Mako Polres Kepulauan Seribu  ini dihadiri seluruh anggota serta pejabat utama dan Kapolsek jajara. Ada parade pedang pora dan pengalungan bunga serta pemberian buket bunga oleh Wakapolres Kepulauan Seribu  AKBP Tuladi.

 

 

Dalam arahannya, AKBP Jepri R.P. Siagian yang akan pindah tugas baru sebagai Kapolres Minahasa Polda Sulut, merasa bangga telah bertugas di Kepulauan Seribu, Polda Metro Jaya selama 110 hari dengan kondisi wilayah yang selalu aman kondusif tampa ada peristiwa yang menonjol.

 

 

Selanjutnya AKBP Jepri juga mita maaf pada Anggota yang hadir, yang mana beliau belum sempat meberikan kepuasan yang layak pada Anggota yang ada di polres Kepulauan Seribu."Tuturnya.

 

 

Sementara itu, Kapolres AKBP M Andy Setiawan, Sikom mengatakan akan melanjutkan seluruh program yang telah dibangun dengan baik oleh AKBP Jepri . “Terimakasih kepada AKBP Jepri.R.P Siagian yang selama ini telah menjaga Kepulauan Seribu aman dan kondusif,” ujarnya.

Sebelum berangkat meninggalkan Mapolres Kepulauan Seribu , AKBP Jepri R.P. Siagian sempat  keliling mapolres.(MBP/RR) 

 

Jakarta MBP-News,  Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tandatangani berita acara serah terima penetapan status penggunaan kapal Silver Sea 2, yang berasal dari barang rampasan Negara, hasil tindak pidana perikanan, di Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (14/2/19).

 

 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, hal ini sebagai perwujudan nyata dari komitmen Kejaksaan untuk bersinergi memberikan kontribusi secara positif, dalam rangka mempercepat penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara, atau benda sita eksekusi.

 

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan, atau yang mewakili, dimana atas sepersetujuan Kementerian Keuangan maka barang rampasan negara berupa 1 (satu) unit kapal MV Silver Sea 2 GT 2285 beserta isinya dan dokumen-dokumen kapal dengan nilai sebesar Rp 11.799.085.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari perkara Tindak Pidana Perikanan atas nama YOTIN KUARABIAB, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 21/PID.Sus/2017/ PN. SAB tanggal 19 Oktober 2017, telah ditetapkan status penggunaannya, sehingga dapat diserahkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pelaksanaan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Sementara itu, Menteri KKP Susi Pudjjiastuti mengatakan, penandatangan kerja sama ini merupakan bentuk sinergitas dari kerja sama antara KKP dengan Kejaksaan RI.

Kapal MV Silver Sea 2 Resmi Milik Negara, Menteri Susi Apresiasi Kinerja Kejaksaan Tangani Fisheries Crime.

Susi Pudjiastuti juga mengapresiasi kinerja kejaksaan dalam memberantas tindak pidana perikanan (fisheries crime) yang marak belakangan ini.

“Butuh keberanian dan kecerdasan seorang jaksa untuk menuntut perampasan kapal kepada majelis hakim, disaat kita sadari bahwa banyak kelemahan di Undang-undang Perikanan,” kata Susi.

 

Menurutnya, dari sekian banyak perkara paling tidak pemerintah telah melihat kapal rampasan FV. Viking, MV. Silver Sea 2 dan FV. STS-50 yang menjadi bukti nyatakan keberanian dan kecerdasan para jaksa.

“Benar bahwa sulit bagi kita untuk memenjarakan dan menagih denda dari pelaku IUU fishing yang mayoritas warga asing. Akan tetapi kejaksaan telah berhasil merampas tools utama dari kejahatan perikanan yaitu kapal penangkap ikan,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan kapal MV. Silver Sea 2 yang dirampas menjadi milik Negara merupakan kapal perikanan terbesar yang pernah dirampas pemerintah. Susi mengungkapkan kapal tersebut telah berulang kali mengangkut ikan yang tidak dilaporkan (unreported fishing).

“Itu pun setelah saya cabut izinnya, kapal ini masih mencoba-coba menerima ikan dari penangkap ikan Indonesia di sisi luar perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea untuk dibawa ke Negara lain,” katanya.

Susi menuturkan kapal MV. Silver Sea 2 menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan perikanan itu bersifat transnasional dan terorganisir. Kapal tersebut berbendera Thailand dengan awak kapal dari berbagai Negara.

“Kapal ini dimiliki oleh perusahaan yang pemegang sahamnya terbesar di berbagai macam Negara, seperti Thailand, Hongkong dan British Virgin Island,” tutupnya.(MBP/RR) 

MBP-News Jakarta, Dalam mensikapi dinamika politik nasional menjelang Pilpres, dan Pileg April 2019 mendatang penting artinya untuk menciptakan suasana politik yang sejuk, damai, dan kondusif. Persoalan berbangsa, dan bernegara yang akhir-akhir ini kian mengemuka, harus pula disikapi dengan cara-cara yang cerdas, elegan, konstruktif, sehingga memberikan solusi terbaik bagi bangsa ini.

Banyaknya capaian kinerja maupun prestasi yang dilakukan pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang nyata-nyata telah memberi kontribusi, dan dirasakan langsung oleh rakyat dipandang perlu untuk diteruskan kembali, sehingga program-program yang telah dicanangkan pemerintah bisa dirasakan rakyat secara lebih merata untuk masa-masa yang akan datang.

Agar keberlangsungan pembangunan dapat terus berjalan seperti yang diharapkan, Pro Jokowi – Makruf Amin Center (Projomac) mendukung penuh Ir. Joko Widodo – KH. Makruf Amin, sebagai pasangan calon Presiden, dan calon Wakil Presiden pada Pilpres 2019, karena kami meyakini, dibawah kepemimpinan beliau, kedua tokoh nasional akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, maju, sejahtera, dan berkeadilan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, dan disegani dunia.

Dukungan Projomac kepada Ir. Joko Widodo dan KH. Makruf Amin kami dasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, dalam hal keagamaan. Selama menjadi Presiden, Ir. Jokowi merupakan sosok pemimpin yang pro, dan peduli dengan umat beragama, khususnya muslim. Hal ini ditunjukkan Jokowi yang selalu menyempatkan diri hadir diberbagai agenda besar yang dihelat oleh banyak organisasi Islam yang ada di Indonesia umumnya, maupun organisasi keagamaan lainnya. Presiden juga selalu menekankan pentingnya memperkokoh sikap toleransi antar umat beragama, sebagai wujud implementasi dari nilai nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila, dan UUD 1945.

Alasan kedua, terkait pembangunan nasional. Jokowi, telah terbukti membangun Indonesia diberbagai daerah, terutama luar Pulau Jawa dengan tanpa mengabaikan Jawa.  Hal ini sesuai dengan prinsip keagamaan Islam Indonesia yaitu almuhafadzatu ‘ala qadimish shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Dan hasi-hasil pembangungan tersebut, telah dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

Dalam konteks pembangunan manusia dapat dimaknai telah melaksanakan pembangunan-pembangunan baru yang lebih bermanfaat, dan membawa kemashalahatan, tanpa melupakan pembangunan lama yang juga membawa manfaat bagi rakyat.

Ketiga Indonesia saat ini, membutuhkan sosok pemimpin bangsa yang konsisten, berfikir strategis dan bervisi kebangsaan, apalagi menghadapi era revolusi industry 4.0 yang sudah ada di depan mata.

 

Dalam menghadapi era tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan,   masyarakat Indonesia harus siap memasuki era revolusi industri keempat yang menuntut semuanya serba cepat. Dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat ini,   masyarakat harus mampu ikut bergerak cepat,  jika tak ingin tertinggal. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mengantarkan Indonesia dalam memasuki era global. (MBP/IP)

 

 

 
Jakarta MBP-News,  Kejaksaan Agung RI telah menerima 5 (lima) berkas perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 6 (enam) orang, atas nama tersangka inisial P, AYA, DI”, NS, ML, dan TLE” dalam kasus dugaan tindak pidana pengaturan pertandingan (match fixing) sepak bola di Liga Indonesia dari Satuan Tugas Anti Mafia Bola Mabes Polri (Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri), hari ini Rabu, (13/2/19). 
 
Mukri selaku Kapuspenkum Menyampaikan , Bahwa lima berkas perkara yang telah diterima tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal, sebagai berikut : Tersangka P dan AYA (dalam satu berkas perkara) disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Tersangka DI disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Tersangka NS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Tersangka ML disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
Tersangka TLE disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Bahwa untuk saat ini jumlah berkas perkara yang telah diterima sebanyak 5 (lima) berkas perkara, dimana masing-masing berkas berkara telah ditunjuk Tim Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang beranggotakan 5 (lima) orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara hasil penyidikan perkara dimaksud, baik kelengkapan formil maupun materiil.,, Punkas Mukri(RR) 

 

Jakarta MBP-News, Setelah beberapa kali melakukan rapat untuk membentuk kelompok kerja (Pokja), wartawan yang bertugas meliput di wilayah Kerja Jakarta Pusat (Jakpus), akhirnya terbentuk Pokja dengan kepengurusan yang resmi, (29/01/19).

 

Tujuan pembentukan Pokja Wartawan Jakpus ini  untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Administrasi  Jakarta Pusat.

Pembentukan Pokja Jakpus  tersebut  dilatarbelakangi untuk meningkatkan profesioalitas  dan meningkatkan kesejahteraan wartawan itu sendiri. Menurut  sebagian  jurnalis,  kinerja  mereka  di wilayah tersebut  belakangan ini  dirasakan  mengalami degradasi kebersamaan,  yang mengakibatkan segala kegiatan  yang akan diinformasikan ke publik menjadi kurang terpenuhi.

 

Berkaitan dengan hal tersebut,  sejumlah  wartawan yang bertugas meliput di wilayah kerja Jakarta Pusat merasa perlu menyatukan visi dalam pengumpulan informasi.

Dari hasil kesepakatan rapat yang digelar, maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Jakarta Pusat,  dengan langkah awal bersurat kepada Walikota Jakarta Pusat,  Bayu Meghantara, agar memberikan fasilitas ruangan untuk pembentukan Ketua Pokja Jakarta Pusat,  sekaligus menjadi pembinanya besersama kepala Suku Dinas Kominfo Pemkot Jakpus.

 

Respon positif  diberikan Walikota Jakpus,  setelah panitia Pokja bersurat pada (21/1/2019), selanjutnya  mendapat fasilitas untuk melakukan rapat pemilihan ketua,  serta pembentukan susunan pengurus, yakni di Gedung Pola, Ruang Rapat Besar Kantor Walikota Jakarta Pusat.

Sementara,  Bagian Umum Jakarta Pusat,  Prasetio  mengharapkan,   pembentukan Pokja  Jakarta Pusat  tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh wartawan, dan dapat meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

 

“Silahkan saja dibentuk, kami sifatnya mendukung saja  pembentuka Pokja Jakpus ini,” katanya.

Dari hasil rapat tersebut, dipilih dan disepakati bersama,  yang menjadi Ketua  Pokja Jakpus  periode 2019 – 2021,  adalah H. Haerullah. Dan dalam masa kepeminpinannya, ditetapkan  Puji Sebagai sekretaris, Hengky Ch dan Heri S sebagai Bendahara, serta Janti Naibaho sebagai Humas.

Dalam sambutannya, ketua terpilih memberikan wacana kinerja kedepan,  dalam menjalankan Pokja Jakpus dengan semangat keterbukaan dan kebersamaan,  serta berupaya memajukan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

 

“Dengan terbentuknya Pokja ini,  saya yang diamanahi untuk mempimpin Pokja,  berharap kepada  kita semua agar  bekerja dengan pradigma baru dan meninggalkan pola kerja lama, yang kurang efektif.  Dengan cara keterbukaan,  diharapkan  tidak ada lagi  saling berprasangka terhadap yang lain,  namun  mengutamakan   asas kebrsamaan,” ungkap  H. Haerul sebelum  penutupan rapat pembentukan Pokja Jakpus tersebut.(MBP/RR) 

There are lots of other advantages of epimedium. Attractive Goat generic viagra Garden egg, avocadoes, and pears target the buy viagra online without rx Dont concern yourself with some special magic capsule or treatment. This really is maybe notMagic PillsHerbal. internet viagra The fast-growing need for various universal medications has really led to the development of so-called drugstores. us generic viagra The head of an average pedophile is ill viagra overnight shipping That is not therefore impossible, as a result of the 1,000,000 names, you are known by buy viagra with prescription Few acknowledge that a Blue Pill every time they pops. Because of this, this really is the best place to buy generic viagra Now, we have Blue Pill, a man-made synthetically manufactured pill for men with erectile disfunctions. For sample viagra for free Right now you can be one your free sample erectile dysfunction pills o The contemporary polluted environment we live in is an issue. It functions by raising quantities of viagra with no prescription