• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

  • 3

    Description slide 3

  • 4

    Description slide 4

  • 5

    Description slide 5

MBP-New, Jakarta- Sidang Pidana dengan Terdakwa DR. Alfian Tanjung hari ini Rabu (28/3/18) pagi dilanjutkan di PN Jakarta Pusat, dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ahli (a de charge). Terdakwa melalui kuasa hukumnya menghadirkan  Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra (YIM) sebagai saksi ahli.

Ahli menyatakan, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, masih berlaku. Sanksi hukumnya dapat dijatuhkan berdasarkan amandemen KUHP (UU 27/1999), pasal 107a-f. Jika ada pihak-pihak, kader ataupun pengurus Parpol tertentu adanya dugaan mempropagandakan atau menghidupkan aliran komunis di Indonesia, maka seharusnya ada sanksi yang tegas dari aparat penegak hukum. Prakteknya saat ini seperti mengapa seperti ada pembiaran dari negara ?

YIM mengatakan jika tidak ada sanksi hukum atau langkah konkrit dalam Law Enforcement  maka polemik akan terus berlangsung. Suatu Parpol sebagai badan hukum bukanlah merupakan subjek dari suatu tindak Pidana, kecuali jika dituduhkan kepada personal/ pengurusnya.

Menurut YIM berdasarkan Psl 310 ayat (3) KUHP, jika seseorang menyampaikan suatu kebenaran demi kepentingan umum, dan sudah menjadi informasi publik, maka ada hal yang menghapuskan sifat unsur pidananya. Masalah PKI adalah sensitif, jika ada anggota pengurus Parpol yang dengan bangga atau mempropagandakan aliran PKI kepada  publik, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum, seharusnya ada klarifikasi dan fungsi kontrol dari DPR.

Djudju Purwantoro, salah seorang Kuasa Hukum, yang juga Sekjend IKAMI ( Ikatan Advokat Muslim Indonesia), berpendapat seharusnya semua dakwaan JPU Primer, maupun sekunder kepada kliennya, DR. KH. Alfian Tanjung gugur demi hukum, karena tidak mengandung atau menghapuskan unsur pidananya, seperti yang dituduhkan JPU pada psl 27 (3), psl 28 (2) UU ITE, dan psl 156 KUHP (MBP-News/SR)

Pers Realese

MBP-News, Jakarta- Rabu (28-03-18)

Menurut Pers realese yang dikeluarkan oleh Penasehat Hukum Jasriadi, Abdullah Al Katiri, Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI), menyatakan, setelah ditunda selama 2 minggu dengan alasan menunggu draft tuntutan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung RI, akhirnya JPU Kejaksaan Negeri Pekan Baru membacakan tuntutan terdakwa Jasriadi.

Sidang telah berlangsung tgl 26 Maret 2018, di PN Pekan Baru. Dari 6 pasal alternatif yang didakwakan kepada Jasriadi, JPU hanya mengenakan pasal 30 ayat (1) UU ITE di dalam tuntutannya, yaitu mengakses akun facebook seseorang yang bernama Sri Rahayu tanpa hak (illegal akses). Padahal dalam kesaksiannya dipersidangan Sri Rahayu menyatakan dengan tegas  bahwa Jasriadi dalam mengakses akun Sri Rahayu sudah mendapatkan  ijin untuk membuka dan memperbaiki akun facebook yang bersangkutan, dengan cara diberikan password, Copy dan KTP Sri Rahayu.

Adapun alasan Sri Rahayu memberi ijin Terdakwa mengakses akunnya  karena akun yang bersangkutan sering dibobol oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula  dalam persidangan ahli hukum pidana yang dihadirkan baik   oleh pihak terdakwa ( a de Charge), maupun dari pihak JPU dengan tegas menyatakan bahwa "tidak ada perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa karena semua yang dilakukan olehnya dengan ijin  dari pemilik akun  jadi tidak memenuhi unsur tanpa hak.

Ahli digital forensik dari POLRI dengan tegas juga menyatakan tidak pernah memeriksa/memverifikasi akun facebook milik Sri Rahayu yang dikatakan telah diakses secara illegal oleh Terdakwa, sehinga dalam persidangan pihak JPU tidak dapat menampilkan/mengakses akun facebook milik Sri Rahayu, dan hal ini bertentangan dengan pasal 6 UU ITE no 11 tahun 2008 yang menyatakan bahwa barang bukti akan dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah jika di dalam persidangan dapat diakses, ditampilkan secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekjen IKAMI Djudju Purwantoro sebagai salah seorang Penasehat Hukum Jasriadi, menambahkan apa yang selama ini digembar-gemborkan bahwa Saracen adalah pabrik ujaran kebencian, Hoax, motif Politik dan uang tidak terbukti sama sekali. (MBP-News/SR)

MBP-News.Com, Jakarta – Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang saat ini sedang diajukan Uji Materi’ (JudicialReview) di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh sdr. Paustinus Siburian, SH.MH. Direktur Eksekutif Halal Watch, Ikhsan Abdullah, SH, M.H di hadapan awak media menjelaskan tentang judicial review terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tersebut, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Senin pagi (29/05/2017).  

Lanjut Ikhsan, adapun uji materi khususnya terhadap ketentuan: Diklum huruf b yang berbunyi: “bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Pasal l ayal (I) dan (2) yang berbunyi: “(l) Produk adalah barang dan/alau jasa yang lerkail dengan makanan, Minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genelik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

(2) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam." 

Pasal 3 huruf (a) yang berbunyi: “Penyelenggaraan JPH bertujuan : a. memberikan kenyamanan. keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk."

Pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal."

Pasal 18 ayaf (2) yang berbunyi: “Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUl."

Menurut nya kehawatiran ini didasari oleh pemikiran bahwa UU JPH seolah-olah menganut “Mandatory Halal”. Padahal UU JPH sambung Ikhsan tidak menganut "Mandatory Halal" tetapi menganut “Mandatory Sertifikasi Halal“ yang diikuti dengan “Proses Labelisasi Halal” (Produk Halal wajib mencantumkan logo halal)". Ini artinya semua produk barang dan jasa yang tidak halal pun boleh beredar di Indonesia, hanya saja untuk produk barang dan jasa yang halal akan diberi labelisasi halal.

Pengertian “Mandatory Halal”. bahwa semua produk barang dan jasa yang beredar di lndonesia wajib harus halal. Disinilah letak kekeliruan persepsi pemikiran Pemohon. Sedangkan yang memiliki sifat haram dari awal harus diberikan labelisasi haram. sehingga memberikan kejelasan bagi konsumen, tegas Ikhsan Abdullah, SH, MH.

Hal ini sebenarnya telah dibahas dan diperdebatkan secara panjang dan lama oleh para anggota Dewan yang menolak kehadiran UU JPH, waktu pembahasan di DPR kurang lebih 8 tahun. Pemohon beranggapan seakan-akan nanti setelah berlakunya UU JPH yang boleh beredar di Wilayah Republik Indonesia hanyalah produk makanan dan minuman yang halal-halal saja, sementara makanan dan minuman yang tidak halal tidak boleh beredar sama sekali.  

Dengan kata lain, walau nanti pada tahun 2019 setelah UU No.33 Tahun 2014 tentang JPH ini berlaku efekttif sebagaimana diamanatkan Pasal 67 ayat (I) UU JPH, maka produk-produk yang disukai Pemohon akan tetap ada dan tetap bisa beredar di pasaran diseluruh wilayah Republik indonesia karena:

1) Minuman yang beralkohol tidak masuk dalam kategori minuman yang wajib disertifikasi.

2) Makanan yang sudah jelas tidak halal, seperti Daging Babi dan lain-lain, tidak termasuk dalam kategori makanan yang wajib disertifikasi.

3) Bahwa UU JPH rnerupakan jaminan perlindungan secara konstitusional kepada masyarakat khususnya kaum Muslim untuk memperoleh ketersediaan produk halal dan merupakan  kewajiban pemerintah dalam rangka pelaksanaan UUD I945. (MBP.Jakarta/putri-setya /foto: put

MBP-News.Com, Jakarta – Gerakan Karya Justisia Indonesia ( GKJI ), Rabu (12/7/2017) kemarin menggelar kegiatan Halal Bihalal, juga sekaligus membahas mengenai Program Kerja GKJI tahun 2017, bertempat Kampus STHIH IBLAM, Jl. Kramat Raya No. 27 Jakarta Pusat.

Menurut Ketua Umum Gerakan Karya Justisia Indonesia (GKJI), DR. H. Edi Susanto, SH, MH, MM, bahwa pembahasan prograk kerja GKJI tahun 2017 ini ditegaskannya adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum. Dan diantara usulan dalam program kerja tersebut ada program support pemberian bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) yang difokuskan bagi masyarakat tidak mampu.

Lebih lanjut sambung Edi, masyarakat tidak mampu yang memerlukan bantuan perlindungan hukum dari GKJI, bisa mendatangi langsung pihak GKJI atau kampus STHIH IBLAM yang beralamat di jalan Kramat Raya No. 27 Jakarta Pusat, dengan cukup membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM). Masyarakat bisa langsung menyampaikan permasalahan atau kasus hukum yang sedang mereka hadapi.

Gerakan Karya Justisia Indonesia (GKJI) sendiri saat ini, sudah berdiri dan tersebar di 34 propinsi di seluruh Indonesia, hanya saja jelas Ketua Umum GKJI tersebut, aktivitas dari keorganisasian GKJI yang dirasakan belum optimal. Justru melalui momen Halal Bihalal yang juga dimanfaatkan untuk membahas rencana program kerja ke depan di tahun ini, Edi Susanto berharap dapat membangkitkan serta menggairahkan kembali eksistensi atau keberadaan organisasi GKJI. Sejalan dengan situasi serta kondisi integrasi Kebangsaan yang saat ini mulai terkoyak oleh kepentingan pihak tertentu.

Dan kondisi integrasi Kebangsaan yang utuh, dengan menitikberatkan azas saling menghormati antara kaum Pribumi dengan non pribumi, merupakan salah satu yang dikedepankan dalam Program GKJI.

Mengingat, dengan dasar keahlian anggota-anggota GKJI di bidang hukum, maka seyogyanya masalah lingkungan menjadi hal yang turut disikapi oleh GKJI. Hukum yang membahas segala permasalahan lingkungan, juga menjadi program andalan dalam program kerja GKJI. Termasuk pula pembahasan yang mencakup hukum tentang perekonomian, dimana permasalahan tentang investasi asing yang hendak berinvestasi di Indonesia serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh investor asing tersebut, pun termasuk hal yang menjadi pemikiran GKJI.

“Di negara ini ada penegakan supremasi hukum, para penegak hukum ada Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Dari hal tersebut apakah mekanisme dari penegak hukum ini sudah sesuai? Ini yang hendak kita bahas kedepannya,” kata DR. H. Edi Susanto, SH, MH, MM.

Saat itu GKJI pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk dibentuk semacam Lembaga Examinasi Hukum. Tujuannya adalah dimaksudkan setiap kasus yang masuk di pengadilan Tinggi atau pengadilan lainnya, harus dinilai apakah kasus tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau tidak. Tentunya harapan semua pihak janganlah sampai kasus yang disidangkan nantinya karena merupakan ‘permainan ini dan itu’, betul-betul kasus murni, tegasnya.

Harapannya kepada Pemerintah adalah harus memberikan keleluasaan kewenangan hukum kepada hakim mayupun jaksa untuk secara profesional melakukan tugasnya masing-masing, tanpa perlu adanya intervensi atau campur tangan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sehingga mereka dapat bekerja sesuai tugas pokok serta fungsinya sebagai penegak hukum.(MBP.Jakarta/putri-setya /foto : put)

 

MBP-News.Com, Jakarta – Ketua Umum INSANO, Sismano, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab seluas-luasnya dalam upaya melakukan pencegahan, pemberantasan, penanggulangan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan seterusnya, jelas Sismanu saat jumpa pers tentang sosialisasi Bab XIII Pasal 104-108 dan 131 no. 35 tahun 2009 di Kantor Pusat INSANO Jakarta, Jum'at (26/05/2017).

Lanjut Sismano, upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba melalui penegakan hukum secara terus-menerus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Polisi Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan aparat penegak hukum lainnya. Namun angka kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba tetap saja tinggi. Meskipun berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, terus dilakukan guna menekan angka kasus penyalahgunaan, namun hasilnya setiap tahun justru mengalami peningkatan, ujarnya.

Masih banyaknya, sambung Sismano, penyalahgunaan narkotika, menunjukkan bukti bahwa peran serta masyarakat masih kecil, terhadap penanggulangan bahaya narkoba. Atau yang selama ini mengikuti kegiatan-kegiatan berkaitan P4GN hanya fisiknya saja, tidak tumbuh dari jiwa raganya dan emosional kemanusiannya belum tertanam sebagaimana amanat Undang-undang (UU) No. 35 tahun 2009, khususnya Pasal 104 hingga 108, Tentang Narkotika, ungkap Ketua Umum Indonesia Anti Narkoba (INSANO), disela acara Deklarasi di sekretariat DPP INSANO.

Dalam BAB XIII tentang peran serta masyarakat ini penting sekali untuk di ketahui masyarakat luas, karena yang tahu tentang pasal ini jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga masyarakat masih ragu-ragu untuk berpartisipasi melakukan gerakan moral sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan anak bangsa.

Sementara aturan tersebut terutama Pasal 104-108 harus disosialisasikan secara massiv, agar seluruh Rakyat Indonesia mengetahui hak dan tanggungjawabnya sebagai warga negara yang dilindungi Undang-Undang dalam menjalankan misi sosial kemanusiaan.

INSANO yang telah memiliki perwakilan diseluruh Indonesia bahkan sudah terbentuk kepengurusan di tingkat RW, akan terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh organisasi yang bergerak dibidang P4GN, untuk bersama-sama mensosialisasikan pasal 104-108 dan 131 secara khusus. Tidak seperti selama ini hanya dikupas kulitnya saja. INSANO akan ambil bagian dalam setiap sosialisasi dengan mengedepankan peran serta masyarakat. Melalui pasal-pasal yang dapat menggugah emosi masyarakat untuk bersatu melawan Narkoba, tutur Sismano.

Hal yang sama juga ditegaskan Ketua Fokan Kota Jakarta Timur, H Tamrin, Fokan sebagai Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (Fokan), yang di dalamnya adalah Organisasi Masyarkat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun yayasan yang peduli ajak Pencegahan, Pemberantasan Pengalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, akan terus berupaya mensosialisasikan BAB XIII Pasal 104 hingga 108 dan 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika agar peran serta masyarakat lebih besar lagi, urai nya. (MBP.Jakarta/putri-setya /foto: put)

 

Our company is specialized in supplying prescription drugs. No prescription needed. Clients just viagra doctors Zenegra – generic Viagra and Viagra ® (Pfizer) both contain 100 mg of sildenafil purchase viagra online canada A fresh clinical training manual affirming that drugs like Viagra, Cialis and Levitra are the most effective remedies. buy viagra online usa Right now you can be one your solution to the free sample erectile dysfunction pills o The contemporary polluted environment we live in is an issue. It functions by raising quantities of serotonin, norepinephrine. viagra with no prescription A disfuno ertil, tambm conhecida como impotncia, a online viagra 2. Make sure your endocrine program is how to order viagra Costefficient In addition to being known for its weight-loss properties, the Acai Berry is, in addition, regarded. buy authentic viagra online There are certain negative effects which were noted. Almost 5% of individuals have viagra reported minor negative. buying viagra online legal That is not therefore impossible, as a result of the 1,000,000 names, you are known by no one buy viagra with prescription